Wasekjen PSI Sesalkan Surat Edaran PGGJ

Wasekjen PSI Sesalkan Surat Edaran PGGJ

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyesalkan keluarnya Surat Edaran dari Persekutuan Gereja-gereja di Kabupaten Jayapura (PGGJ) yang membuat delapan tuntutan. Isi surat tersebut menurut Wakil Sekretaris Jenderal PSI, Satia Chandra Wiguna, potensial dapat menganggu hubungan antarumat beragama di Jayapura, Papua bahkan di Indonesia.

PGGJ membuat delapan tuntutan, salah satunya mempersoalkan pembangunan masjid di kabupaten tersebut. “Mestinya dialog dan komunikasi antar pemimpin agama di Jayapura dikedepankan daripada bikin surat edaran yang dapat menganggu kehidupan beragama,” kata Chandra dalam siaran persnya kepada Republika.co.id, Ahad (18/3).

Selain itu, Chandra juga menilai surat edaran tersebut tidak sesuai dengan semangat toleransi. Pada dasarnya negara menjamin kebebasan beragama semua warga negara kapan pun dan di mana pun.

Menurutnya, pendirian rumah ibadah dan praktik keberagamaan mestinya tidak dipersulit. Peraturan daerah (perda) pada prinsipnya mengatur ekspresi keberagamaan warga negara, bukan mempersulit dan membatasi.

“Saya harap semua pihak tidak memaksakan kehendak, saling menghormati, dan saling menghargai. Mari kita junjung tinggi solidaritas dan toleransi,” kata Candra.

Di samping itu, Chandra juga sependapat dengan Menteri Agama Lukman Hakim, yang juga mengingatkan agar ketentuan regulasi sebagai hukum positif dan hukum adat beserta nilai-nilai lokal hendaknya menjadi acuan bersama.

Mengenai kerukunan agama di Indonesia, hasil penelitian yang dilakukan Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Kementerian Agama (Kemenag) merilis Laporan tahun 2017 kerukunan umat beragama masih tinggi, yaitu 72,27 persen (5/3/2018), diukur melalui tiga indikator, yaitu tingkat toleransi, kesetaraan, dan kerja sama antarumat beragama.

Beberapa faktor yang berpotensi mengganggu kerukunan umat beragama, di antaranya pilkada, penyiaran agama, bantuan luar negeri, hari besar agama, rumah ibadah, dan sejumlah faktor lainnya.

Mengenai Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan itu, Chandra menyambut positif, namun perlu ditingkatkan lagi.

“Edaran-edaran yang dapat merusak kehidupan keagaamaan di Indonesia harus segera dihentikan,” ujarnya.

Republika

---

PSI terus bekerja untuk rakyat, dukung PSI melalui Dana Solidaritas, hanya Rp 88.888 per bulan Klik Disini

Tunjukkan Solidaritasmu!
Liputan Nasional

4 comments

  1. tommy ew says:

    dalam soal ini, mungkin PSI harus lebih banyak memahami substansi masalah, daripada langsung bereaksi melalui komentar. Saya harus akatakn, wasekjen PSI bisa keliru memahami.

  2. Enra Damanik says:

    Setuju dengan apa yang disampaikan PSI , ” tidak mempersulit atau membatasi ” untuk pembangunan rumah ibadah dimanapun dan kapanpun namun hendaklah hal ini diberlakukan kepada seluruh daerah dan semua agama yang ada dan diakui di indonesia ,karena yang kita lihat agama lain sangat sulit untuk mendirikan rumah ibadah bahkan banyak yang dicekal oleh ormas – ormas yang mengatas nama
    kan Agama, ini adalah bentuk ketidak adilan juga ,karena Negara kita adalah negara yang terdiri dari keberagaman , andai ini bisa terwujud mungkin damailah Indonesia KU, saya Apresiasi PSI apa bila dapat mempelopori Bahwa negara ini adalah negara keberanekaan terima kasih.

  3. Umar marumata says:

    Setujuh…tp pada prisipx kta masyarakt harus pandai memilah hal baik n buruk…sikap toleransi harus di tanam pada anak sjak dini…cuma anak jaman skrg kemajuan teknologi mmbuat mrka trpngaruh dgn apa yg mereka lhat cma kekerasan,demo sana sini, dll yg di lkukan oleh orng desa.. coba orng yg mengrti, tujkan hal positif kpd gnerasi mudah….

Leave a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

2 × 2 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.