
Buah Simalakama Pak Jokowi – Giring Ganesha
Bagaikan memakan buah simalakama, itulah perumpamaan yang sangat pas untuk menggambarkan betapa Presiden Jokowi dalam kondisi yang serba salah dalam menyikapi kelanjutan PPKM Darurat saat
Bagaikan memakan buah simalakama, itulah perumpamaan yang sangat pas untuk menggambarkan betapa Presiden Jokowi dalam kondisi yang serba salah dalam menyikapi kelanjutan PPKM Darurat saat
Giring PSI ikut merespons kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang diperpanjang hingga 25 Juli 2021. Dirinya berniat membantu usaha masyarakat yang terdampak karena
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengusulkan agar Pemprov DKI Jakarta memberikan insentif sebesar Rp 150 ribu kepada warga yang bersedia divaksinasi COVID-19. Usul tersebut diminta untuk
Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI DPRD DKI Jakarta, Viani Limardi, sepakat dengan usulan revisi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19.
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyampaikan dukacita atas wafatnya ekonom senior Christianto Wibisono, pada Kamis (22/7/2021). Sekretaris Dewan Pembina PSI Raja Juli Antoni mengatakan, Indonesia berduka
Bisnis.com, JAKARTA — Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak usul Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang memasukkan pasal pidana bagi pelanggar protokol kesehatan dalam rancangan revisi
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta keberatan dengan usul revisi Peraturan Daerah DKI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 untuk memperberat sanksi
Sejumlah pekerja individu non perusahaan seperti pengemudi transportasi online maupun buruh bangunan kesulitan mendapatkan surat tugas perusahaan sebagai syarat pembuatan surat tanda registrasi pekerja (STRP).
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta pemerintah dan semua pihak menjalankan tiga hal sampai 25 Juli agar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta pemerintah dan semua pihak menjalankan tiga hal sampai 25 Juli agar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat bisa dilonggarkan pada